Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi telah memutuskan mempercepat rencana pemindahan ibukota dari Jakarta dengan mendirikan pusat pemerintahan baru di luar Jawa, dengan alasan perlunya memastikan pembangunan yang lebih adil dan mengatasi kelebihan penduduk di pulau terpadat di Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempresentasikan studi awal tentang rencana relokasi selama pertemuan Kabinet yang dipimpin oleh Jokowi pada hari Senin, dimana para elit eksekutif membahas alternatif untuk membangun pusat politik dan pemerintahan baru di tengah masalah lingkungan dan kepadatan di Jakarta.
“Presiden telah memutuskan dalam pertemuan untuk memindahkan ibukota ke luar Jawa,” kata kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers setelah pertemuan pada hari Senin.
Bappenas Menghadirkan Tiga Alternatif
Yang pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibukota tetapi membangun distrik pemerintah yang berpusat di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan opsi kedua adalah mendirikan ibukota baru yang terletak 50 hingga 70 kilometer di luar Jakarta.
Namun, kata Bambang, tak satu pun dari kedua opsi itu akan mengatasi kelebihan populasi di Jawa, rumah bagi 57 persen dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, dan mereka tidak akan mendukung tujuan pemerintah untuk menggeser negara dari pembangunan Jawa-sentris ke agenda pembangunan yang lebih inklusif untuk seluruh kepulauan.
Jokowi, oleh karena itu, memilih opsi ketiga, yakni untuk status ibu kota akan diberikan pada kota di luar Jawa, lebih diutamakan yang terletak di pusat Indonesia. Hal ini guna mewakili keadilan dan untuk mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia bagian timur.
“Kami ingin memiliki ibu kota yang mewakili identitas bangsa dan meningkatkan efisiensi pemerintah pusat dan membangun kota yang cerdas, hijau dan indah,” kata Bambang. “Relokasi ibu kota harus melayani visi strategis dari agenda pembangunan jangka panjang kami.”
Sementara ini lokasi pasti ibukota baru belum diputuskan, pemerintahan Jokowi bertujuan untuk membentuk pusat pemerintahan yang mirip dengan Washington, DC, di kota baru, meninggalkan Jakarta sebagai pusat bisnis, perdagangan dan keuangan yang serupa dengan New York di Amerika Serikat.
Bambang mengatakan ibukota baru akan menampung ketiga cabang pemerintah Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta markas besar Kepolisian Nasional dan Militer Indonesia, kedutaan asing dan organisasi internasional. Sementara itu, lembaga sektor keuangan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), akan tetap berada di Jakarta.
